
KETAPANG, Jum’at 23 Oktober 2026 – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat secara daring.
Rapat yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tersebut diikuti Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Ketapang, unsur TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, BPBD, serta instansi terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Ketapang yang masih menjadi salah satu wilayah dengan sebaran titik panas dominan.
Berdasarkan paparan dalam rapat, tercatat masih terdapat beberapa titik panas. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, pemerintah merencanakan penambahan sekitar 300 personel Polri dan 400 personel TNI guna mendukung upaya pemadaman dan pengendalian karhutla.
Selain penambahan personel, operasi modifikasi cuaca juga akan dioptimalkan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan. Rapat lanjutan secara tatap muka direncanakan untuk membahas penentuan lokasi prioritas serta pembagian tugas penanganan secara lebih terperinci.
Keikutsertaan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait diperlukan agar penanganan dapat berjalan secara terarah dan efektif.
DPRD Kabupaten Ketapang juga menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan kebijakan serta dukungan anggaran daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Humas DPRD Ketapang
( Kaperwil Kalbar Thomas dp)








