
Halmahera Selatan // patroli86.com// – Senin, 8 September 2025
Aksi damai yang digelar Barisan Masyarakat Halmahera Selatan (BARAH) bersama Cipayung Plus mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin. Sosok yang akrab dijuluki “Humanis” itu menilai gerakan tersebut sebagai wujud kepedulian generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Halsel.
Dalam aksinya, massa menyuarakan berbagai tuntutan penting mulai dari transparansi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan pembangunan daerah. Namun, isu paling menonjol tetap berkisar pada polemik pelantikan empat kepala desa yang dianggap cacat prosedur.
,“Kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh BARAH dan Cipayung Plus. Pemerintah daerah terbuka untuk menerima masukan, karena pembangunan hanya bisa berjalan optimal bila didukung partisipasi semua pihak,” ujar Helmi Umar Muchsin di hadapan perwakilan massa.
Terkait pelantikan empat kepala desa, Helmi memastikan persoalan tersebut tidak akan diabaikan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan kajian lebih mendalam sesuai aturan hukum.
“Julukan Humanis yang masyarakat berikan kepada saya adalah pengingat bahwa pemimpin harus hadir dengan hati. Aspirasi mengenai pelantikan empat kepala desa ini tentu akan kami tindaklanjuti secara bijak,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati juga mencatat seluruh poin tuntutan masyarakat untuk dibawa ke rapat koordinasi bersama Bupati dan instansi teknis terkait. Ia menegaskan aspirasi tidak boleh berhenti di jalanan, melainkan harus masuk ke ruang kebijakan.
“Saya ingin memastikan bahwa catatan ini benar-benar menjadi bahan resmi pembahasan di tingkat pemerintah daerah,” jelasnya.
Helmi pun berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan di Halmahera Selatan.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan aparat keamanan. Massa menyampaikan tuntutan dengan tertib dan berharap pemerintah segera menindaklanjuti, terutama terkait persoalan pelantikan empat kepala desa yang saat ini menjadi sorotan publik.
(Tim Red)








