
Kepala Dinkes Instruksikan Puskesmas Tingkatkan Pemantauan Busui dan Balita
TANGGAMUS, LAMPUNG – PATROLI86.COM
Selasa , 21 Juli 2026
Menanggapi pemberitaan dan laporan masyarakat terkait mekanisme distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gisting, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus angkat bicara. Kepala Dinkes Tanggamus, dr. Herry Novrizal, M.M., CRP menyatakan akan segera melakukan pemantauan dan evaluasi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah http://PATROLI86.COM memberitakan adanya sistem “jemput” ke rumah kader yang masih diterapkan, termasuk untuk penerima Busui dan bayi di bawah SPPG 02 Purwodadi.
Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat mengenai mekanisme distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gisting, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kepedulian masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pengawasan sosial sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perlu kami sampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan Program Strategis Nasional yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, pelaksanaan program, termasuk mekanisme distribusi kepada penerima manfaat, mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap proses distribusi adalah ketepatan sasaran, ketepatan waktu, mutu dan keamanan pangan, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi kelompok penerima manfaat.
Dalam implementasinya, kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pendampingan sasaran, edukasi gizi, pemantauan penerima manfaat, serta mendukung kelancaran distribusi sesuai mekanisme yang ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh unsur yang terlibat, baik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), puskesmas, pemerintah pekon, kader Posyandu, maupun pemerintah daerah, pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan masyarakat menerima layanan yang terbaik.
Kami memahami bahwa pelaksanaan di lapangan dapat menghadapi tantangan yang berbeda-beda sesuai kondisi geografis, jumlah penerima manfaat, maupun kapasitas operasional di masing-masing wilayah. Namun demikian, satu prinsip yang harus tetap dijaga adalah bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi kelompok sasaran, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan, mutu makanan, dan tata kelola yang baik.
Sehubungan dengan informasi yang berkembang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus akan segera melakukan pemantauan dan evaluasi bersama SPPG, puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, kader Posyandu, serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa mekanisme distribusi yang diterapkan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai penyempurnaan yang diperlukan agar pelayanan semakin efektif, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Saya juga telah menginstruksikan seluruh Kepala Puskesmas agar meningkatkan pemantauan pelaksanaan Program MBG di wilayah kerjanya, khususnya terhadap sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Apabila ditemukan kendala yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan, agar segera dilakukan koordinasi dengan SPPG dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan bersama pihak terkait.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah paket makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, kemudahan akses bagi penerima manfaat, serta dampaknya terhadap perbaikan status gizi ibu, bayi, dan balita. Oleh karena itu, setiap masukan dari masyarakat akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan menyampaikan masukan secara objektif dan konstruktif. Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Badan Gizi Nasional, SPPG, puskesmas, kader Posyandu, pemerintah pekon, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana secara profesional, akuntabel, sesuai ketentuan yang berlaku, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dr. Herry Novrizal, M.M., CRP.
Menanggapi






