GARUT, Patroli86.com, 28/8/2021 — Pembangunan gedung SDN 1 Jagabaya yang berlokasi di Kampung Lancar, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, menuai kekecewaan dari sejumlah warga setempat.
Proyek pembangunan sekolah yang disebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp.2 miliar lebih tersebut menjadi sorotan lantaran warga mengaku belum memperoleh kepastian untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja maupun pemasok material pembangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada 27 Agustus 2026, sejumlah pekerja yang terlihat di lokasi disebut banyak berasal dari luar wilayah Desa Jagabaya. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana pembangunan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.
Warga mempertanyakan, apabila pembangunan dilaksanakan di wilayah Desa Jagabaya, mengapa kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat dinilai masih minim.
Kekecewaan warga bukan semata-mata berkaitan dengan tenaga kerja. Masyarakat berharap pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran dalam jumlah besar juga dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada lingkungan sekitar.
Kepala Desa Jagabaya, Yayan Suryana, disebut belum mengetahui secara jelas pihak pelaksana maupun asal-usul perusahaan atau CV yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan kepada media, hingga saat ini belum terdapat tembusan resmi kepada Pemerintah Desa Jagabaya dari pihak pengelola maupun pelaksana pembangunan terkait keberadaan proyek tersebut.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pihak terkait, terlebih apabila proyek tersebut menggunakan anggaran negara. Informasi mengenai pelaksana pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, hingga mekanisme pelaksanaan semestinya dapat diketahui dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah seorang narasumber yang merupakan Ketua Karang Taruna Desa Jagabaya meminta pihak sekolah dan pelaksana pembangunan agar lebih memperhatikan keberadaan masyarakat setempat.
Ia secara khusus meminta Kepala SDN 1 Jagabaya, Jalaluddin, agar warga lokal diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proyek pembangunan, baik sebagai tenaga kerja maupun pemasok kebutuhan material.
«“Kami meminta agar warga setempat diperhatikan, baik untuk tenaga kerja maupun penyuplai bahan. Kalau kebutuhan material bisa diperoleh dari toko milik warga setempat, tentu akan membantu perekonomian masyarakat,” ujarnya.»
Menurutnya, jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika pembangunan bernilai miliaran rupiah berlangsung di lingkungan mereka sendiri.
Sorotan warga tersebut bukan semata-mata persoalan siapa yang bekerja dalam proyek pembangunan. Lebih jauh, masyarakat menginginkan agar pembangunan sekolah benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar.
Selain persoalan keterlibatan masyarakat lokal, pihak terkait juga didorong memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan serta sesuai dengan spesifikasi teknis, kontrak, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Masyarakat berharap tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, baik dalam pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengadaan material.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, warga meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai pembangunan sekolah yang anggarannya mencapai miliaran rupiah berdiri di tengah masyarakat, tetapi masyarakat setempat justru tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang layak,” demikian keresahan warga.
Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana proyek maupun Kepala SDN Jagabaya belum memberikan penjelasan secara resmi terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja, pemasok material, identitas perusahaan/CV pelaksana, serta alasan minimnya keterlibatan warga setempat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah, pelaksana proyek, Pemerintah Desa Jagabaya, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang. Tim / red )
About the Author
