“Selamat untuk tukang pentol dan UMKM sekarang kamu resmi sangat kaya versi pemerintah”
Jakarta – Pemerintah resmi menyiapkan aturan baru penyaluran subsidi BBM Pertalite. Mulai akhir 2026, warga yang masuk kategori Desil 9 dan Desil 10 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN tidak akan bisa lagi membeli Pertalite bersubsidi.
Kebijakan ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan dikuatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Langkah ini juga dibarengi pembenahan data besar-besaran oleh BPS dengan anggaran hampir Rp7 Triliun.
1. ATURAN BARU: DESIL 9 & 10 TIDAK BISA BELI PERTALITE
Dalam keterangannya yang viral, Menkeu Purbaya menegaskan sasaran pembatasan pertama adalah kelompok menengah atas hingga sangat kaya.
> “Yang bakal dibatasi itu adalah desil sembilan dan sepuluh.”
Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut subsidi harus tepat sasaran.
> “Masa orang kaya harus kita subsidi. Jangan pakai BMW pakai Mercy masa pakai minyak subsidi”
Apa itu Desil?
Desil adalah pengelompokan 10% populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data diambil dari DTSEN milik Kementerian Sosial.
Pembagian Desil 1-10 menurut Kemensos:
– Desil 1-4: Extremely Miskin – Hampir Miskin
– Desil 5-6: Rentan – Menengah Bawah
– Desil 7-8: Menengah – Menengah Atas
– Desil 9: Menengah Atas
– Desil 10: Extremely Rich / Sangat Kaya
2. PENERAPAN BERTAHAP MULAI AKHIR 2026
Pemerintah menyebut aturan tidak langsung “digebyur”. Akan dimulai bertahap akhir 2026.
> “Tahapannya memang bertahap teman-teman dan akan diarahkan mulai di akhir 2026 ini. Dimulai pada 10 dulu untuk mengukur dampak ekonominya.”
Artinya tahap awal, Desil 10 akan diarahkan hanya bisa membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax. Jika berjalan lancar, baru menyusul Desil 9.
3. 3 JAMINAN PEMERINTAH: HARGA, MOTOR, & OJOL AMAN
Pemerintah memastikan pembatasan ini tidak akan membuat gaduh. Ada 3 poin yang dijamin:
1. Harga Pertalite dipastikan tidak naik
2. Sepeda motor dipastikan aman masih bisa mengakses Pertalite
3. Driver Ojol dipastikan aman dan tidak terdampak pembatasan
4. CIRI-CIRI YANG BISA BIKIN MASUK DESIL TINGGI
Berdasarkan infografis yang beredar, beberapa indikator yang membuat seseorang masuk Desil 9-10:
– Punya cicilan motor/mobil, kredit bank
– Punya tabungan di atas Rp5 juta
– Punya sertifikat tanah, rumah beton
– Pendapatan di atas UMR/UMK
– Ada anggota keluarga ASN/PNS
– Punya BPJS Ketenagakerjaan, daya listrik tinggi
Catatan: Infografis viral menyebut gaji Rp4,5 juta – Rp12 juta sudah masuk “Orang Kaya” Desil 9. Hal ini memicu kritik karena UMP banyak daerah masih di bawah Rp5 juta.
5. CARA CEK DESIL KAMU SEKARANG
Pemerintah mengimbau masyarakat cek lebih awal lewat website resmi:
> “Kamu tinggal buka saja laman cek bansos Kemensos. Masukkan NIK kamu dan status kamu langsung kelihatan di situ. Jadi cek dulu ya sebelum aturannya berlaku nih.”
Website: cekbansos.kemensos.go.id
KONTEKS: POLEMIK DATA BPS & ANGGARAN RP7 TRILIUN
Kebijakan ini muncul bersamaan dengan sorotan ke BPS karena data DTSEN yang dianggap “masih kacau”.
A. BPS Minta Tambahan Rp1,4 Triliun
BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,472 Triliun dengan rincian:
1. Rp926 Miliar untuk survei pemutakhiran data, termasuk data Desil
2. Rp546 Miliar untuk kebutuhan manajemen dan renovasi kantor
> “Data Desil Masih Kacau, BPS Minta Anggaran Rp1.4 Triliun Untuk Pemutakhiran Data”
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membenarkan adanya kebutuhan anggaran tersebut.
B. KLARIFIKASI KEMENKEU: RP7 TRILIUN BUKAN CUMA UNTUK DESIL
Viral narasi “Rp7 Triliun cuma untuk buat data Desil”. Kemenkeu meluruskan.
Deni Surjantoro, Kepala Biro Kominfo Kemenkeu menegaskan:
> “ANGKA RP 7 TRILIUN BUKAN HANYA UNTUK DESIL, TAPI UNTUK SELURUH PROGRAM & OPERASIONAL BPS!”
Dana itu untuk: Sensus Ekonomi 2026, gaji pegawai BPS se-Indonesia, survei rutin inflasi & kemiskinan, pemeliharaan IT, dan operasional.
> “JADI, KELIRU BESAR JIKA ADA NARASI YANG MENYEBUT DANA RAKSASA ITU HABIS HANYA UNTUK DESIL!”
C. PENGAKUAN MENKEU PURBAYA: “ADA TUKANG PENTOL MASUK DESIL 9-10”
Menkeu Purbaya mengakui data memang masih salah dan sudah dianggarkan untuk perbaikan.
> “Kan lagi viral tuh Pak, 9 sama 10 ada tukang pentol masuk ke situ, ada pegawai penerima UMK.”
> “Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS. Berapa sih Pak pengeluarannya? Jadi DTSEN sama eh sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya.”
Ia menargetkan data DTSEN rapi di awal 2027. Jika ada kesalahan, akan ditangani case by case.
REAKSI PUBLIK & KLAIM PRESIDEN PRABOWO
1. Viral Infografis “Gaji Rp4,5 Juta = Orang Kaya”
Netizen mengkritik parameter Desil 9-10. Banyak yang merasa tidak sesuai realita karena dengan UMP rendah, gaji Rp4,5 juta belum tentu “kaya”.
> “SELAMAT, WALAU KALIAN MUNGKIN MASIH SUSAH DALAM REALITANYA. KAYANYA ADA YANG SALAH DALAM KONSEP INI.”
2. Sindiran ke Klaim Presiden
Presiden Prabowo pernah klaim berhasil mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Netizen menyorot:
> “Dengan cara merubah desil agar data kemiskinan berkurang”
> “Dengan cara merubah desilnya, gaji UMP masuk desil 10!”
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi final dari Kemensos/BPS terkait detail teknis “Sistem Desil Terbaru 2026”.
KESIMPULAN
Pemerintah menargetkan subsidi Pertalite hanya untuk Desil 1-8. Desil 9-10 akan dialihkan ke BBM non-subsidi mulai akhir 2026. Agar data tepat sasaran, pemerintah menggelontorkan dana besar ke BPS untuk membenahi DTSEN. Publik diminta cek status desil sejak dini di cekbansos.kemensos.go.id.
Tim Redaksi Investigasi
Billy Pratama Raharjo
About the Author
