JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2026 – LOKASI & SUMBER Acara: Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne – Karni Ilyas Pembicara: Prof. Dr. Mahfud MD – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mantan Menko Polhukam
TOPIK: “PT Freeport Indonesia – Yang Belum Tau Kenapa PT Freeport itu tak Lepas Oleh Asing, ini penjelasannya bro…”
Suasana ILC malam itu panas. Karni Ilyas tanya hal yang ditanyakan 280 juta rakyat Indonesia selama 50 tahun: Kenapa Freeport yang emasnya segunung di Papua itu tidak bisa diambil alih 100% oleh Indonesia?
Mahfud tidak jawab dengan nasionalisme kosong. Dia jawab dengan bom hukum.
BABAK 1: KITA TERSANDERA – DOKUMEN HUKUM YANG MENGIKAT NEGARA 10 TAHUN SEBELUM HABIS WAJIB DIPERPANJANG!
Mahfud buka blak-blakan:
> “Coba misalnya Freeport nih, siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport tuh jatuh ke tangan kita. Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan [ambil Freeport].”
> “Ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum, dimana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun, 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau.”
Artinya: Kontraknya dibuat licik. 10 tahun sebelum kontrak habis, pemerintah Indonesia WAJIB perpanjang kalau Freeport mau perpanjang. Tidak boleh tolak.
> “Ndak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak, nah itu persoalannya kita ini tersandera sebenarnya.”
Kalau Indonesia maksa ambil tanpa ikut dokumen itu, kita bisa digugat di arbitrase internasional dan kalah triliunan dolar. Kita tersandera.
BABAK 2: DOKUMEN YANG MENYANDERA ITU ADALAH UNDANG-UNDANG BUATAN GINANJAR – YANG ISI PASALNYA: “UNDANG-UNDANG INI KALAU DICABUT PUN TETAP BERLAKU UNTUK FREEPORT”
Karni Ilyas kejar: “Dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa?”
Mahfud jawab tegas, sambil tunjuk dokumen:
> “Dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Saya punya dokumennya.”
Isi paling gila di dalam MOU / Kontrak Karya itu:
> “Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan: Undang-undang meskipun undang-undang dicabut, berlaku bagi Freeport.”
> “Seperti bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain bukan ke bapak, karena dia berlaku undang-undang yang sah waktu itu.”
Ini jebakan hukum paling sadis. DPR hari ini cabut undang-undang pun, untuk Freeport tetap berlaku undang-undang lama yang menguntungkan mereka. Itu namanya klausul stabilisasi.
> “Sekarang ndak bisa kata divestasi 51 persen oke, mereka sehari bilang oke dua hari kemudian bilang tidak, sampai sekarang.”
Tarik ulur divestasi 51% yang terjadi bertahun-tahun itu bukan karena pemerintah tidak tegas, tapi karena mereka pegang dokumen ini.
BABAK 3: BAGIAN PALING MENEGANGKAN – KENAPA BISA ADA UNDANG-UNDANG SEJAHAT ITU? MAHFUD BONGKAR HARGA 1 PASAL: 50 JUTA!
Ini bagian yang bikin 1 studio ILC terdiam.
Mahfud bilang, undang-undang seperti itu lahir karena pembuatan hukum yang koruptif, kolutif zaman Orde Baru.
> “Itu adalah pembuatan hukum yang koruptif, kolutif. Dan itu banyak terjadi zaman Orde Baru, setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli pak.”
> “Kewenangan tuh satu DIM (Daftar Inventaris Masalah) tuh harganya satu orang bisa 50 juta pak, satu DIM padahal undang-undang tuh kadangkala sampai 200 DIM. Bisa 50 juta satu orang, berapa anggota pansusnya, 50 orang.”
Karni tanya: “Rupiah apa Dolar pak?”
Mahfud jawab: “Rupiah. Kalau undang-undang Rupiah, pembuatan undang-undang masalah dolar.”
Bayangkan: 1 DIM = 50 juta x 50 anggota pansus = 2,5 Miliar untuk 1 DIM. Kalau undang-undang ada 200 DIM, berapa triliun uang beredar untuk beli pasal?
Mahfud bahkan pernah ribut dengan Ketua DPR Marzuki Ali:
> “Saya pernah dipersoalkan nih ketika bicara kayak gini bahwa banyak pembuatan undang-undang tuh yang dijualbelikan lalu Pak Marzuki Ali sebagai Ketua DPR marah itu nggak benar tuh Ketua MK itu. Saya Ketua MK saya bilang saya tahu dan saya nyebut lalu *delapan orang pada ini delapan orang sekarang sedang di penjara* Anda tahu ndak anak buah Anda?”
> “Bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini Anda akan mendapat tetapi bayar dulu ke saya sebesar delapan persen ini sekarang orangnya masih dipenjara semua pak.”
8 orang penjual undang-undang sudah dipenjara – kata Mahfud. Tapi undang-undangnya tetap berlaku untuk Freeport sampai hari ini.
BABAK 4: ANCAMAN INDONESIA BUKAN 2030 BUBAR, TAPI 4 RANTAI YANG SUDAH TERJADI SEKARANG
Mahfud bilang, orang ribut soal prediksi Indonesia bubar 2030 itu khayalan. Ancaman nyata itu 4 berantai:
1. Disorientasi penegakan hukum – Hukum berputar-putar seperti sekarang
2. Distrust – Rakyat tidak percaya lagi ke hukum dan negara
3. Pembangkangan – Rakyat melawan
4. Disintegrasi – Negara pecah
> “Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030 atau bisa tidak terjadi tergantung kita mau perbaiki apa tidak.”
Dan moral koruptif itu warisan:
> “Setiap muncul periode baru muncul penjahat-penjahat baru. Muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan terwariskan itu moral-moral seperti itu.”
BABAK 5: LALU APA HUBUNGANNYA DENGAN KKB YANG PAKAI AR-15? INI FAKTA VS TEORI PODCAST OM BOSS / DUNIAINTRIK
Di PODCAST kedua yang kamu kirim, ada teori panas: Apakah Freeport dan KKB ada main? Karena pemilik Freeport di Phoenix, Arizona, dan KKB pakai senjata AR-15 yang pabriknya juga di Arizona.
Ini aku bongkar biar tidak jadi hoax:
FAKTA YANG BENAR:
1. Pemilik Freeport memang di Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan (FCX) kantor pusatnya di Phoenix. Di Indonesia PT Freeport Indonesia di Mimika. Sejak 2018 Indonesia pegang 51,23% lewat MIND ID, tapi operasi tetap dikontrol McMoRan.
2. KKB pakai AR-15 itu fakta lapangan. AR-15 adalah versi semi-otomatis M16. Bukan senjata standar TNI. Banyak beredar di pasar gelap. KKB sekarang tidak asal tembak, mereka terlatih, bisa serang pasukan elit.
3. Joe Biden datang ke Papua Nugini 2023 itu fakta. Presiden AS pertama yang datang ke Pasifik dalam hampir 100 tahun. Tujuannya lawan pengaruh Tiongkok di Pasifik, bukan cuma Freeport.
YANG MASIH TEORI / SPEKULASI – BELUM ADA BUKTI HUKUM:
Mengatakan Freeport sengaja suplai senjata dan latih KKB dari Phoenix untuk ganggu divestasi – SAMPAI HARI INI TIDAK ADA BUKTI INVESTIGASI RESMI.
Yang ada di catatan:
– Freeport pernah akui bayar keamanan ke TNI/Polri untuk jaga tambang (NYT 2005).
– Senjata KKB hasil rampasan dari TNI/Polri, beli dari penyelundup Filipina, dan pasar gelap.
Mengaitkan cadangan emas dibukukan sampai 2037 dipotong, pemerintah mau tambah 10% saham, lalu AS bangkrut dan latih KKB – itu lompatan logika.
KESIMPULAN FINAL PROF. MAHFUD YANG PALING TEGAS:
Freeport tidak lepas bukan karena pemerintah sekarang tidak punya nyali atau tidak nasionalis.
Tapi karena kita sudah disandera oleh dokumen hukum koruptif buatan masa lalu yang dijual per pasal 50 juta.
Itu bukan cuma Freeport. Banyak undang-undang lain juga dibeli dengan pola sama.
Solusinya bukan teriak di kampanye “Kalau saya jadi Gubernur Papua saya selesaikan Freeport” – itu omong kosong.
Solusinya:
> Perbaiki pembuatan undang-undang, perbaiki penegakan hukum, dan hentikan moral koruptif yang diwariskan terus menerus. Kalau tidak, setiap periode muncul penjahat baru.
Itulah kenapa Freeport susah lepas, bro. Bukan soal nasionalisme saja. Tapi soal jebakan hukum yang harganya 50 juta per DIM.
Tim Redaksi Investigasi
Billy Pratama Raharjo
About the Author
