PADANG, MEDIA PATROLI86 — Perjuangan memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan terus dilakukan. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Muhammad Iqbal, S.Pi., M.Si., bersama jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang menggelar audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Padang, Kamis (22/10/2026), untuk mengusulkan penambahan kuota BBM bagi nelayan.
Langkah tersebut dilakukan berbekal rekomendasi resmi Wali Kota Padang, menyusul persoalan keterbatasan pasokan BBM bersubsidi yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan nyata nelayan di kawasan PPS Bungus.
KUOTA BARU PENUHI 50 PERSEN KEBUTUHAN
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pengajuan, selama Januari hingga Agustus 2026, alokasi BBM bersubsidi yang diterima SPBU Nelayan (SPBUN) eksisting disebut baru mampu memenuhi sekitar 50 persen dari total kebutuhan riil nelayan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena BBM merupakan kebutuhan utama untuk menunjang operasional kapal penangkap ikan. Keterbatasan pasokan berpotensi menghambat aktivitas melaut, mengurangi produktivitas tangkapan, serta berdampak terhadap pendapatan nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Kepala PPS Bungus, Muhammad Iqbal, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan pihak terkait untuk memperjuangkan kepastian pasokan BBM bagi nelayan.
Menurutnya, rekomendasi Wali Kota Padang menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mendorong penambahan kuota agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi secara lebih optimal.
PERTAMINA TERUSKAN USULAN KE BPH MIGAS
Dalam audiensi tersebut, Muhammad Iqbal didampingi Sekretaris serta Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Pertemuan berlangsung sebagai upaya mencari solusi atas kesenjangan antara kuota yang tersedia dan kebutuhan BBM nelayan.
PT Pertamina Patra Niaga Padang menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memproses serta meneruskan usulan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, tambahan kuota tersebut belum dapat dinyatakan disetujui karena masih menunggu proses lebih lanjut. Karena itu, tindak lanjut pengajuan menjadi hal penting yang dinantikan para nelayan.
NELAYAN MENUNGGU HASIL NYATA
Sinergi PPS Bungus, Pemerintah Kota Padang, dan Pertamina diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjawab persoalan pasokan BBM bersubsidi. Penambahan kuota yang sesuai kebutuhan, disertai penyaluran yang tepat sasaran dan pengawasan yang baik, sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan.
Kini, harapan nelayan tertuju pada tindak lanjut usulan tersebut. Sebab, kepastian BBM bukan hanya menyangkut keberangkatan kapal ke laut, tetapi juga keberlangsungan penghasilan keluarga nelayan dan perputaran ekonomi masyarakat pesisir Sumatera Barat.
ANTONIUS
About the Author
