Halmahera Selatan // // – Ketegangan antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mencapai titik krusial. Aliansi Pers Halsel Bersatu,gabungan jurnalis, mahasiswa, dan aktivis sipil , mengumumkan akan menggelar aksi damai terbuka pada Jumat, 25 Juli 2025. Aksi ini menuntut transparansi dan keadilan atas dugaan penyimpangan anggaran media sebesar Rp 3,4 miliar yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Halmahera Selatan.
Dengan tajuk “Desak Transparansi Dana Media Kominfo , Lawan Ketimpangan & Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Publik”, aliansi menyebut aksi ini sebagai momentum awal untuk membongkar praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran publik yang dinilai tidak transparan dan cenderung eksklusif.
Koordinator Umum Aliansi, Mansur Emo, dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah bukti administratif serta laporan indikatif tentang dugaan penyaluran anggaran yang tidak akuntabel.
,“Dari total Rp 3,4 miliar yang tercatat dalam belanja media TA 2024–2025, kami menemukan indikasi kuat bahwa pengelolaan dana tersebut mengalir ke media-media tertentu tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah. Media lokal yang aktif justru diabaikan,” tegas Mansur.
Lebih lanjut, aliansi juga menyatakan bahwa rute aksi akan dirahasiakan hingga pelaksanaan, sebagai simbol bahwa pengawasan publik dapat hadir di mana saja, kapan saja. Aksi ini dipastikan akan berlangsung secara damai dan konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Selain orasi publik, massa aksi juga akan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Komisi I. Dokumen ini berisi desakan agar DPRD segera memanggil Kepala Dinas Kominfo dan Kabid Komunikasi untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait pengelolaan anggaran media tersebut.
,“Ini bukan sekadar aksi. Ini gerakan hati nurani. Sudah terlalu lama kita melihat anggaran media dikelola tidak sehat, tidak adil, dan menutup ruang kontrol sosial,” tambah Mansur.
Kini, publik Halmahera Selatan menanti jawaban: Akankah Kominfo memberikan klarifikasi? Atau justru aksi damai ini membuka kotak pandora penyimpangan anggaran yang lebih besar?
(Tim Red)
About the Author
